KONSTITUSI YANG PERNAH BERLAKU DI INDONESIA



1.         Konstitusi memiliki arti Hukum Dasar. Konstitusi terdiri atas dua bentuk :
a.     Konstitusi Tertulis yaitu UUD
b.    Konstitusi tidak tertulis yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis, disebut konvensi.

2.         Sejarah UUD yang pernah berlaku di Indonesia
a.     UUD 1945, periode 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949
b.    Konstitusi RIS, periode 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950
c.     UUD Sementara 1950, periode 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959
d.    UUD 1945, periode 5 Juli 1959 – sekarang
Ø Periode 5 Juli 1959 – 1965 (orde lama)
Ø Periode 1965 – 1999 (orde baru)
Ø Periode 1999 – sekarang

3.         UUD 1945
a.     Ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945
b.    Sistematika terdiri atas :
a.       Pembukaan, terdiri 4 alinea
b.      Batang Tubuh, terdiri atas 16 bab 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan)
c.       Penjelasan UUD 1945, yang disusun oleh MR Soepomo.
c.     Sifat UUD 1945 , yaitu :
a.       Singkat, yaitu memuat atuarn-aturan pokok saja, sebagai unstruksi dalam penyelenggaraan negara.
b.      Supel, artinya aturan yang pokok saja sesuai dengan negara Indonesia yang berkembanga, terus dinamis dan mengalami perubahan, sehingga tidak ketinggalan zaman.
d.    UUD 1945 bersifat sementara, ditegaskan dalam  pasal 3  dan ayat 2 aturan tambahan UUD 1945.
e.     Hubungan Proklamasi Kemerdekaan dengan Pembukaan UUD 1945 adalah pembukaan UUD 1945 merupakan uraian terperinci dari Proklamasi Kemerdekaan.
f.      Pembukaan UUD 1945 memuat pokok-pokok pikiran yang diwujudkan oleh UUD 1945 dalam pasal-pasalnya
g.     Batang tubuh (pasal-pasal) memuat tentang :
a.       Materi pengaturan sistem pemerintahan negara
b.      Materi hubungan negara dengan warga negara dan penduduk

h.     Sistem Pemerintahan Indonesia :
a.       Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (Rechtsstaat)
b.      Sistem konstitusional
c.       Kekuasaan negara yang tertinggi  ditangan MPR
d.      Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah majelis
e.       Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR
f.        Menteri negara ialah pembantu, menteri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR
g.       Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas
i.       Lembaga negara menurut UUD 1945 adalah MPR, DPR, Presiden, MA, BPK, DPA.
j.      Penyimpangan terhadap UUD 1945
a.       Periode 1945 – 1949 :
Ø Berlaku demokrasi liberal
Ø Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 merubah sistem
     Presidential menjadi Parlementer.



b.      Periode 5 Juli 1959 – 1965 (orde lama) :
Ø Pengangkatan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup
Ø Presiden membubarkan  DPR hasil pemilu 1955 dan diganti dngan  DPR Gotong Royong yang anggotanya diangkat oleh Presiden
Ø Ketua MPR merangkat Menteri dibawah Presiden
c.       Period 1965 – 1999 (orde baru)
Ø Demokrasi yang bersifat semu
Ø Terjadi KKN dalam pemerintahan
k.    Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dikeluarkan dengan pertimbangan negara dalam keadaan darurat, karena kegagalan konstituante menyusun UUD.
l.       Alasan perubahan UUD 1945
a.       Tuntutan reformasi
b.      Penafsiran UUD 1945 sesuai kepentingan politik
m.   Perubahan secara adendum, artinya menambah pasal perubahan tanpa menghilangkan pasal sebelumnya. Tujuan perubahan bersifat adendum agar untuk kepentingan bukti sejarah.
n.     UUD 1945 setelah perubahan terdiri atas :
a.       Pembukaan
b.      Pasal-Pasal, terdiri atas 21 Bab, 73 pasal, 3 pasal aturan peralihan, 2 pasal aturan tambahan
o.    Perubahan UUD 1945 yaitu :
a.       Perubahan Pertama, ditetapkan tanggal 19 Oktober 1999, mencakup 9 pasal yaitu pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 21.
b.      Perubahan Kedua, ditetapkan tanggal 18 Agustus 2000 , mencakup 4 bab dan 25 pasal yaitu pasal 18, 18A 19, 20 ayat 5, 20A, 22A, 22B,Bab IX A, 25E,  Bab X, 26 ayat 2 dan 3, 27 ayat 3, Bab XA 28A, 28B, 28D, 28E, 28F, 28G, 28H, 28I, 28J, 30,bab XV , 36A,36B, dan 36C.
c.       Perubahan Ketiga, ditetapkan tanggal 9 November 2001, mencakup 3 bab dan 22 pasal yaitu pasal 1 ayat 2 dan 3; 3 ayat1, 3, dan 4; 6 ayat 1 dan 2; 6A ayat  1, 2,3, 5; 7A ; 7B; 7C; 8 ayat 1, 2; 11 ayat 2, 3; 17 ayat 4; Bab VIIA, 22C, 22D, BAB VIIB; 22E; 23 ayat 1,2,3; 23A, 23C; Bab VIIIA, 23E, 23F; 23G, 24A, 24B;24C.
d.      Perubahan Keempat, ditetapkan tanggal 10 Agustus 2002, mencakup 13 pasal yaitu pasal 2 ayat 1; 6A ayat 4; 8 ayat 3; 11 ayat 1; 16; 23B; 23D; 24 ayat 3; 31 ; 32 ; 33 ayat 4 , 5; 34; 37 ; aturan peralihan pasal I,II,III; aturan tambahan pasal I,II.

4.         Konstitusi RIS
a.     Disusun berdasarkan hasil persetujuan KMB
b.    Konstitusi RIS bersifat sementara, karena pasal 108 Konstitusi RIS menghendaki dibuatnya UUD oleh Konstituante
c.     Bentuk negara adalah serikat (federasi) dan bentuk pemerintahan republik
d.    Menganut kedaulatan rakyat dan demokrasi liberal
e.     Menganut sistem kabinet Parlementer
f.      UUD 1945 hanya berlaku di wilayah negara bagian Republik Indonesia
g.     Wilayah terbagi atas :
Ø negara bagian (RI, NIT, Pasundan, Jawa Timur, Madura, Sumetera Timur, Sumetra Selatan)
Ø Satuan kenegaraan yang tegak sendiri (Jawa Tengah, bangka, Belitung, Riau, Kalbar, Banjar, Kaltim, KalTeng)
h.     Lembaga negara terdiri atas Presiden, Menteri, Senat, DPR, MA, dan Dewan Pengawas Keuangan.
i.       Akibat berlaku Konstitusi RIS :
Ø Bentuk negara serikat tidak sesuai dengan keinginan bangsa Indonsia
Ø Sistem demikrasi liberal mengakibatkan kehidupan politik kurang stabil
Ø Sistem kabinet parlementer mengakibatkan kabinet silih berganti dalam waktu cepat, pembangunan terhambat, dan kehidupan politik kurang stabil.

5.         UUD Sementara 1950
a.     Termuat dalam UU No 7 Tahun 1950
b.    Bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik
c.     Menganut kedaulatan rakyat dan demokrasi liberal
d.    Menganut sistem kabinet Parlementer
e.     UUD S 1950 bersifat sementara, karena mnghendaki dibuat UUD oleh Konstituante
f.      Lembaga negara terdiri atas Presiden dan Wakil Presiden, Menteri (Kabinet), DPR, MA, dan Dewan Pengawas Keuangan.
g.     Pemilu pertama dilaksanakan tahun 1955 :
§  Memilih anggota DPR, tanggal 29 September 1955
§  Memilih anggota Kontituante, tanggal 15 Desember 1955
h.     Akibat berlaku UUD Semnetara 1950 :
Ø Sistem demikrasi liberal mengakibatkan kehidupan politik kurang stabil
Ø Sistem kabinet parlementer mengakibatkan kabinet silih berganti dalam waktu cepat, pembangunan terhambat, dan kehidupan politik kurang stabil.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Materi PKn Kelas 8 Semester 2 DEMOKRASI

1.       Demokrasi berasal dari bahasa latin demos (rakyat) dan kratos (pemerintahan). Demokrasi berarti pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Kedaulatan ada ditangan rakyat. Demokrasi Pancasila berarti demokrasi yang dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila. 2.       Azas/prinsip negara demokrasi, meliputi : a.         Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia b.        Partisipasi rakyat dalam pemerintahan c.         Supremasi hukum 3.       Ciri-ciri negara demokrasi, meliputi : a.         Memiliki lembaga perwakilan rakyat b.        Ada pemilu untuk memilih wakil rakyat c.         Ada lembaga yang mengawasi pemerintahan d.        Pemerintahan berdasarkan hukum (konstitusi) 4.       Demokrasi berdasarkan partisipasi rakyat terbagi atas : a.         Demokrasi langsung b.        Demokrasi tidak langsung 5.       Demokrasi berdasarkan hubungan lembaga negara (sistem pemerintahan)terbagi atas : a.         Demokrasi Parlementer, ber
Baca selengkapnya

Materi PKN SMP Kelas IX Semester 2

BAB 3 GLOBALISASI A. PENGERTIAN GLOBALISASI Menurut A.G. MacGrew, Globalisasi adalah proses dimana berbagai peristiwa, keputusan dan kegiatan di belahan dunia yang satu dapat membawa konsekuensi penting bagi berbagai individu dan masyarakat belahan dunia yang lain. Menurut Internasional Monetary Fund (IMF), Globalisasi adalah meningkatnya saling ketergantungan ekonomi antara negara-negara di duia yang ditandai oleh meningkat dan beragamnya volume transaksi barang dan jasa lintas negara dan penyebaran teknologi yang meluas dan cepat. Menurut Bank Dunia, Globalisasi berarti kebebasan dan kemampuan individu dan perusahaan untuk memprakarsai transaksi ekonomi dengan orang-orang dari negara lain. Jadi Globalisasi adalah suatu proses dimana antar individu, antar kelompok dan antar negara saling berintraksi, bergantung, terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain yang melintasi batas negara. Globalisasi di tujukkkan dengan beberapa tanda-tanda yaitu : Meningkatnya
Baca selengkapnya

Materi Kelas VIII: KONSTITUSI

A.       Pengertian Konstitusi Konstitusi berasal dari bahasa Prancis “Constituere” yang artinya membentuk. Pemakaian istilah konstitusi dimaksud sebagai pembentukan atau penyusunan suatu negara. Konstitusi bagi suatu negara merupakan  keseluruhan sistem aturan yang menetapkan dan mengatur tata kehidupan kenegaraan melalui sistem pemerintahan negara dan tata hubungan secara timbal balik antara pemerintah negara dan orang seorang yang berada di bawah pemerintahnya . Konstitusi diartikan juga sebagai hukum dasar, hukum dasar tersebut  dapat tertulis dan dapat juga tidak tertulis. Konstitusi atau hukum dasar yang tertulis disebut juga Undang-Undang Dasar, sedangkan konstitusi atau hukum dasar yang tidak tertulis disebut juga konvensi, yakni aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek-praktek penyelengaraan negara meskipun tidak tertulis. Dengan demikian, konstitusi lebih luas dibandingkan dengan Undang-Undang Dasar (UUD), atau UUD merupakan salah
Baca selengkapnya